Ini Alasan KPK Jadikan Miryam Haryani sebagai Buron
KRIMINAL PERISTIWA Uncategorized

Ini Alasan KPK Jadikan Miryam Haryani sebagai Buron

Ini Alasan KPK Jadikan Miryam Haryani sebagai Buron

PertwiwNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memasukkan nama mantan anggota Komisi II DPR RI
sekaligus tersangka pemberian keterangan palsu di sidang e-KTP, Alasan KPK Miryam S Haryani sebagai Daftar
Pencarian Orang (DPO) alias buron kepada pihak Interpol.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan alasan KPK menjadikan Miryam sebagai buron
disebabkan politikus Hanura itu tidak pernah memenuhi panggilan penyidik, hingga panggilan
ketiga pada 26 April 2017.

“Pemanggilan sudah kita lakukan dua kali dan kesempatan penjadwalan juga sudah kita berikan
namun dengan berbagai alasan tersangka MSH (Miryam S Haryani) belum hadir sampai saat ini.
Oleh karena itu, dalam proses penyidikan ini kami pandang perlu untuk menerbitkan surat DPO
untuk tersangaka MSH, kemudian mengirimkan pada pihak kepolisian,” ujar Febri di Gedung KPK
Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017).

Sebelum, menjadikan Miryam sebagai buron, KPK pada hari Selasa, 25 April 2017 telah melakukan
penggeledahan di kediaman anggota komisi V DPR RI di daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan.

“Kita melakukan penggeladahan dan memang kita tidak menemukan yang bersangkutan di sana,”

Oleh sebab itu, untuk kebutuhan penanganan perkara kasus pemberian keterangan palsu yang menyeret Miryam, maka KPK menerbitkan surat DPO dan meminta bantuan kepada pihak kepolisian.

“Pemanggilan secara patut dan layak sudah kita lakukan, penjadwalan ulang juga sudah kita lakukan. Untuk kebutuhan penanganan perkara ini, indikasi pemberian keterangan tidak benar di persidangan kasus e-KTP ini kami terbitkan surat DPO itu dan minta bantuan kepada pihak kepolisian,” jelas dia.

Sebagai informasi, KPK telah mencegah Miryam berpergian ke luar negeri terkait kasus e-KTP. Pencegahan ini dilakukan pada 24 Maret 2017 untuk enam bulan ke depan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong.

KPK telah menetapkan Miryam menjadi tersangka kasus dugaan memberikan keterangan palsu pada saat persidangan perkara korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Saat itu, dia tak mau mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya pada saat penyidikan.

Miryam diduga sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Atas perbuatannya, dia disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 UU Tipikor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *