Ini Alasan Usulkan Hapus Pasal Penodaan Agama
NEWS PERISTIWA REVIW

Ini Alasan Usulkan Hapus Pasal Penodaan Agama

Ini Alasan Usulkan Hapus Pasal Penodaan Agama

PertiwiNews.com – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok udah divonis dua th. penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, gara-gara terbukti penodaan agama. Putusan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu memunculkan polemik di masyarakat.

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, selayaknya pasal penodaan agama dihapus gara-gara dipandang pasal karet. Selain merevisi KUHP, terhitung sanggup lewat judical simak atau peninjauan lagi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ajukan lagi judical review. Saya kira kudu dicari alasan konstitusional yang baru. Kemudian menurut aku hakim, penegak hukum secara selektif tidak memanfaatkan pasal itu terkecuali sebenarnya tidak ditemukan bukti pelanggaran luar biasa,” ucap Refly didalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Menurut Refly terkecuali memandang seseorang lakukan penistaan atau penodaan agama, haruslah didalam tingkah laku nyata.

“Ya selayaknya sebenarnya ranah perbedaan pendapat. Soal tersinggung itu relatif. Ada yang tersinggung, ada yang enggak. Tapi kami kudu memandang tindakan-tindakan nyata yang sebenarnya betul kami diakui menistakan,” kata dia.

Refly mencontohkan kala seseorang menginjak atau merobek Alquran, Injil, atau Taurat, itu jelas-jelas nyata menistakan agama.

“Itu kan kelihatan, tapi terkecuali sepanjang hanya berbicara, aku kira kami kudu lebih toleransi pada perbedaan kebebasan berpendapat,” dia menegaskan.

Di antara solusinya, Refly melanjutkan, sanggup lewat dialog antar pemuka agama. Langkah ini justru memperkuat toleransi dan kebhinekaan.

“Makanya dulu ada dialog antar imam. Jadi kami kudu lebih toleransi. Jadi makin negara kami demokratis,” Refly menandaskan.

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok divonis dua th. penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, gara-gara dinilai terbukti menodai agama pada 9 Mei lalu. Kini, Ahok ditahan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Vonis Ahok lebih berat berasal dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman satu th. penjara bersama dengan hukuman percobaan dua tahun. Vonis ini dinilai banyak pihak sarat bermuatan politis dan banyak tekanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *