VIRAL !! Menolak Ide Khilafah , By Prof Mahfud MD
KRIMINAL NEWS PERISTIWA POLITIK

VIRAL !! Menolak Ide Khilafah , By Prof Mahfud MD

VIRAL !! Menolak Ide Khilafah , By Prof Mahfud MD

PertiwiNews.com – Sebuah Tulisan nyang mana terlalu menarik untuk diulas dan tentunya terlalu menarik untuk dipahami, jadi tolong siapkan mental kamu untuk membaca tulisan Mahfud MD ini berkenaan Khilafah yang mana wajib dengan tegas tidak diterima di Muka Bumi Indonesia ini.. Indonesia bukan area yang tepat untuk mengetahui itu, silakan cari negara lain dan jangan paksakan kami

Buktikan bahwa proses politik dan ketatanegaraan Islam itu tidak ada. Islam itu lengkap dan sempurna, semua diatur di dalamnya, termasuk khilafah
sebagai proses pemerintahan”. Pernyataan dengan nada agak marah itu diberondongkan kepada saya oleh seorang aktivis ormas Islam asal Blitar
selagi saya mengisi halaqah di didalam pertemuan Muhammadiyah se-Jawa Timur disaat saya masih jadi ketua Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, teman saya, Prof Zainuri yang termasuk dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengundang saya untuk jadi narasumber didalam
forum tersebut dan saya diminta bicara seputar ”Konstitusi bagi Umat Islam Indonesia”.

Pada selagi itu saya mengatakan, umat Islam Indonesia wajib terima proses politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah cocok dengan realitas keberagaman berasal dari bangsa Indonesia.

Saya mengatakan pula, di didalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW tidak
ada ajaran proses politik ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku. Di didalam Islam sebenarnya ada ajaran hidup bernegara dan makna
khilafah, namun proses dan strukturisasinya tidak diatur di didalam Al Quran dan Sunah, melainkan diserahkan kepada kaum Muslimin cocok dengan tuntutan area dan zaman.

Sistem negara Pancasila

Khilafah sebagai proses pemerintahan adalah ciptaan manusia yang isinya mampu berbagai macam berasal dari selagi ke selagi dan berasal dari area
ke tempat. Di didalam Islam tidak ada proses ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku.

Umat Islam Indonesia boleh membawa proses pemerintahan cocok dengan kebutuhan dan realitas penduduk Indonesia sendiri. Para ulama yang ikut
mendirikan dan membangun Indonesia menyatakan, negara Pancasila merupakan pilihan final dan tidak bertentangan dengan syariah sehingga
wajib di terima sebagai mietsaaqon ghaliedzaa atau kesepakatan luhur bangsa.

Penjelasan saya yang layaknya itulah yang sebabkan pengakuan aktivis ormas Islam berasal dari Blitar itu dengan berharap saya untuk bertanggung
jawab dan tunjukkan bahwa di didalam sumber primer Islam tidak ada proses politik dan ketatanegaraan. Atas pernyataannya itu, saya mengajukan
pengakuan balik. Saya tak wajib tunjukkan apa-apa bahwa proses pemerintahan Islam layaknya khilafah itu tidak ada yang baku karena sebenarnya
tidak ada.

negara Pancasila

Justru yang wajib tunjukkan adalah orang yang mengatakan, ada proses ketatanegaraan atau proses politik yang baku didalam Islam. ”Kalau Saudara mengatakan bahwa ada proses baku di didalam Islam, coba saat ini Saudara buktikan, bagaimana sistemnya dan di mana itu adanya,” kata saya.

Ternyata dia tidak mampu menunjuk bagaimana proses khilafah yang baku itu. Kepadanya saya tegaskan lagi, tidak ada didalam sumber primer Islam proses yang baku. Semua terserah terhadap umatnya cocok dengan situasi penduduk dan perkembangan zaman.

Buktinya, di dunia Islam sendiri proses pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang memakai proses mamlakah (kerajaan), ada yang memakai proses emirat (keamiran), ada yang memakai proses sulthaniyyah (kesultanan), ada yang memakai jumhuriyyah (republik), dan sebagainya.

Bahwa di kalangan kaum Muslimin sendiri implementasi proses pemerintahan itu berbeda-beda sudahlah jadi bukti nyata bahwa di didalam Islam tidak ada ajaran baku berkenaan khilafah. Istilah fikihnya, sudah ada ijma’ sukuti (persetujuan tanpa diumumkan) di kalangan para ulama bahwa proses pemerintahan itu mampu dibuat sendiri-sendiri asal cocok dengan maksud syar’i (maqaashid al sya’iy).

Kalaulah yang dimaksud proses khilafah itu adalah proses kekhalifahan yang banyak tumbuh setelah Nabi wafat, maka itu pun tidak ada sistemnya yang baku.

Di antara empat khalifah rasyidah atau Khulafa’ al-Rasyidin saja sistemnya termasuk berbeda-beda. Tampilnya Abu Bakar sebagai khalifah memakai langkah pemilihan, Umar ibn Khaththab ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman ibn Affan dipilih oleh formatur beranggotakan enam orang yang dibentuk oleh Umar.

Begitu termasuk Ali ibn Abi Thalib yang keterpilihannya disusul dengan perpecahan yang melahirkan khilafah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah lahir pula khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Turki Utsmany (Ottoman) dan lain-lain yang termasuk berbeda-beda.

Yang mana proses khilafah yang baku? Tidak ada, kan? Yang ada semata-mata product ijtihad yang berbeda-beda berasal dari selagi ke selagi dan berasal dari area ke tempat. Ini berbeda dengan proses negara Pancasila yang sudah baku sampai terhadap pelembagaannya. Ia merupakan product ijtihad yang dibangun berdasar realitas penduduk Indonesia yang majemuk, serupa dengan disaat Nabi membangun Negara Madinah.

Berbahaya

Para pendukung proses khilafah kerap mengatakan, proses negara Pancasila sudah gagal membangun kesejahteraan dan keadilan. Kalau itu masalahnya, maka berasal dari histori khilafah yang panjang dan banyak variasi (sehingga tak mengetahui yang mana yang benar) itu banyak termasuk yang gagal dan jadi kejam dan sewenang-wenang terhadap warganya sendiri.

Semua proses khilafah, tak sekedar dulu melahirkan penguasa yang bagus, kerap pula melahirkan pemerintah yang korup dan sewenang-wenang.Kalaulah dikatakan bahwa di didalam proses khilafah ada substansi ajaran moral dan etika pemerintahan yang tinggi, maka di didalam proses Pancasila pun ada nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Masalahnya, kan, soal implementasi saja. Yang perlu sebenarnya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya

Maaf, sejak Konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang tunjukkan ”demokrasi haram” dan Hizbut Tahrir dapat memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional berasal dari Asia Tenggara sampai Australia, saya mengatakan bahwa gerakan itu berbahaya bagi Indonesia. Kalau inspirasi itu, misalnya, diterus-teruskan, yang terancam perpecahan bukan hanya bangsa Indonesia, melainkan termasuk di internal umat Islam sendiri.

Mengapa

Kalau inspirasi khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri dapat nampak banyak alternatif yang tidak mengetahui karena tidak ada sistemnya yang baku berdasar Al Quran dan Sunah. Situasinya mampu saling klaim kebenaran berasal dari inspirasi khilafah yang berbeda-beda itu. Potensi kaos terlalu besar di dalamnya.

Oleh karena itu, bersatu didalam keberagaman di didalam negara Pancasila yang sistemnya sudah mengetahui dituangkan di didalam konstitusi jadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Ini yang wajib diperkokoh sebagaimietsaaqon ghaliedzaa (kesepakatan luhur) semua bangsa Indonesia. Para ulama dan intelektual Muslim Indonesia sudah lama menyimpulkan demikian.

Moh Mahfud MD
Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN); Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2008-2013

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *