Benarkah Panglima TNI dan Menhan ‘tidak tahu’ pembelian helikopter kepresidenan?
KRIMINAL NEWS PERISTIWA POLITIK

pembelian helikopter TNI dan Menhan tidak tahu

Benarkah Panglima TNI dan Menhan ‘tidak tahu’ pembelian helikopter kepresidenan?

PertiwiNews.com – Kasus pembelian helikopter kepresidenan AgustaWesland AW 101 memasuki babak baru sehabis Panglima TNI yang bekerja bersama  KPK dan PPATK memberitakan 3 tersangka. Ketiga tersangka dianggap menyalahgunakan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara.

Polemik pembelian helikopter kepresidenan ini tergolong memadai meresahkan. Ada perdebatan panjang perihal keberadaan heli yang kini udah
ada di tanah air ini. Sebelumnya, dalam rangka beri tambahan bantuan keamanan dan kenyamanan bagi presiden, TNI AU mengajukan anggaran
untuk pembelian helikopter.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI sebelumnya, yaitu Agus Supriatna, dulu memperlihatkan bahwa pihaknya akan belanja
helikopter AW 101 sebanyak enam unit untuk angkut berat dan tiga unit untuk VIP. Namun, lantas pembelian tak kunjung terlaksana.

Presiden Joko Widodo terhadap Desember 2015 lalu udah menampik usulan TNI Angkatan Udara berkenaan pengadaan helikopter tersebut.
Namun faktanya helikopter itu udah mendarat di Indonesia dan pihak pihak yang berkepentingan saling menampik untuk bertanggung jawab
atas pembelian heli yang mempunyai masalah tersebut.

Gatot Nurmantyo Dari Tidak Bisa Tidur Nyenyak Sampai Merasa Malu Kepada Jokowi

Kontroversi pembelian helikopter kepresidenan AW 101 ditengah suasana ekonomi yang tetap belum seluruhnya sembuh dan adanya
penolakan berasal dari Jokowi yang jadi heli yang digunakan selama ini yaitu Super Puma tetap memadai mumpuni, memaksa
Jokowi memerintahkan Panglima TNI melakukan investigasi mendalam untuk mengungkapkan apakah ada kesalahan prosedural.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku tidak nyenyak tidur ketika Jokowi memerintahkan secara segera kepada dirinya untuk
segera mengusut secara tuntas pengadaan helikopter selanjutnya yang dianggap melibatkan onkum di jajaran TNI.

Dalam konferensi pers, ketika menyatakan perjalanan persoalan dugaan korupsi dalam pembelian pesawat berbaling-baling itu,
Gatot terhitung menceritakan soal pertemuannya bersama Presiden Joko Widodo.

” Saya menyatakan ( perihal pembelian helikopter itu ) kepada Presiden, tapi tidak keseluruhan. Setelah itu Presiden menanyakan ke saya,
” Kira kira kerugian negara berapa ? ” aku sampaikan, ” Kira kira Rp 150 miliar “, ” ujar Gatot dalam konferensi tersebut.

Gatot tak menyangka, Jokowi terhitung udah memiliki knowledge perihal helikopter tersebut. ” Presiden menjawab, ”
Menurut aku lebih berasal dari Rp 200 miliar “, ” kata Gatot menirukan Jokowi.

” Kan malu saya, bayangkan. Lalu Presiden memerintahkan ” Kejar terus, Panglima, kita usahakan tax amnesty. ”
Maka aku berjanji untuk menginvestigasi ( pembelian helikopter ) itu, ” kata Gatot.

Gatot lantas menghendaki TNI Angkatan Udara membentuk tim investigasi. Pada 24 Februari 2017, menurut Gatot,
investigasi selesai dan jadi paham ada dugaan korupsi.

Gatot Blak blakan Soal Kontroversi Rencana Pembelian Helikopter AgustaWestland 101 ( AW101 ).

” Penyidik POM TNI memiliki alat bukti yang memadai untuk meningkatkan standing penyelidikan ke step penyidikan dan memutuskan
tiga tersangka berasal dari anggota militer, ” ujar Gatot, dalam konferensi pers, di Gedung KPK Jakarta, Jumat ( 26/5/2017 )

Ketiga tersangka adalah, Marsma TNI FA selaku pejabat pembuat prinsip ( PPK ), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas. Kemudian, Pembantu Letnan Dua ( Pelda ) SS yang menyalurkan dana terhadap pihak tertentu.

Gatot mengatakan, berasal dari hasil penyelidikan POM TNI, dianggap berlangsung penyimpangan yang dikerjakan para pejabat yang ditunjuk dalam sistem pengadaan.

Hasil perhitungan kala ditemukan kerugian negara kurang lebih Rp 220 miliar berasal dari nilai proyek Rp 738 miliar. Dalam persoalan ini, penyidik POM TNI udah memeriksa enam saksi berasal dari pihak militer dan tujuh saksi berasal dari pihak sipil.

Sebagai barang bukti, penyidik memblokir rekening bank atas nama PT Diratama Jaya Mandiri. Perusahaan selanjutnya merupakan perusahaan penyedia alat utama sistem persenjataan. Rekening bank selanjutnya memuat duit Rp 139 miliar.

Menurut Gatot, ketiganya dianggap tidak hanya melanggar hukum yang memicu kerugian keuangan negara, tapi terhitung dianggap menyalahgunakan wewenang, insubordinasi, melakukan penipuan dan penggelapan.

Pada Februari 2017 lalu, TNI mempersilakan wartawan untuk mengambil foto satu Helikopter AgustaWestland yang terparkir di hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

Kasus pembelian helikopter AgustaWestland pertama kali diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ( 6/2/2017 ).

Gatot protes lantaran konsep pembelian itu tak diketahuinya. Ia terhitung mengemukakan keluh kesahnya soal wewenang Panglima TNI yang terbatas soal alutsista.

Helikopter yang hendak dibeli sempat disebut sebut sebanyak enam unit.Namun, hal itu udah dibantah Kepala Staf TNI Angkatan Udara ( KSAU ) Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi memastikan bahwa pembelian helikopter AgustaWestland 101 ( AW 101 ) hanya satu unit.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI sebelumnya, yaitu Agus Supriatna, dulu memperlihatkan bahwa pihaknya akan belanja helikopter AW 101 sebanyak enam unit untuk angkut berat dan tiga unit untuk VIP. Namun, lantas pembelian tak kunjung terlaksana.

Keanehan Menurut Pengamat Ketika Gatot Merasa Tidak Tahu Ikhwal Pembelian Helikopter

Ada keanehan menurut pengamat militer ketika baik Menhan maupun Panglima TNI terkesan saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab atas pembelian helikopter ini.

Satu sisi, ketetapan pembelian helikopter kepresidenan AW 101 mencuatkan keluhan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menilai kewenangannya udah dipangkas. Berikut pengakuan Gatot yang aku kutip berasal dari BBC Indonesia.

” Ya emang nggak paham saya. Itu terhitung yang aku heran. Makanya karena aku heran, aku kirimkan tim investigasi. Supaya aku tidak heran lagi, sehingga jelas, ” kata Gatot kepada wartawan di DPR.

” Begitu terlihat aturan Menteri Pertahanan Nomor 28 tahun 2015, kewenangan aku tidak ada. Ini merupakan pelanggaran hirarki, ” ujar Gatot di DPR.

Ketidak tahuan berasal dari Panglima inilah yang dinilai aneh oleh Connie Rahakundini, pengamat militer berasal dari Universitas Indonesia yang menyebut ada persoalan dalam integritas panglima TNI. Connie merujuk Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 perihal pertahanan negara dan menggarisbawahi kewenangan penganggaran dan pengadaan alat alat utama sistem persenjataan.

” Terkait pembinaan alutsista itu ada terhadap Kementerian Pertahanan. Yang jadi persoalan saat ini Panglima TNI. Mengapa mempermasalahkan sesuatu yang tidak ada masalah, sesuatu yang udah diatur undang undang. Sepertinya ada persoalan dalam integritas beliau sebagai pemimpin, ” kata Connie.

” Dilihat berasal dari protap ( prosedur dan ketetapan ), itu seluruh udah clear. Nggak mungkin seorang Agus Supriatna sebagai kepala staf angkatan udara mampu mengeluarkan dana berasal dari Kemkeu ( Kementerian Keuangan ) tanpa paraf Panglima TNI, tanpa adanya paraf menteri pertahanan dan surat menteri Pertahanan, ” lanjut Connie.

” Bagaimana mungkin ( Panglima TNI dan Menhan ) tidak paham ? Pura puranya Menhan nggak tahu, panglima nggak tahu. Kalau itu berlangsung seluruh matra ( TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara ) saat ini segera saja ke Kementerian Keuangan, ” jadi Connie.

Sementara itu, senada bersama Connie, peneliti senior lembaga Imparsial, Bhatara Ibnu Reza, mempertanyakan perbincangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di rapat dengar pendapat DPR. Menurutnya ada motif lebih besar berasal dari Gatot Nurmantyo berasal dari sekadar menggugat kewenangan pengendalian anggaran.

” Buat apa dia berkata soal pengendalian anggaran yang jadi kewenangan Kemenhan ? Ketika panglima berkata soal itu di depan DPR, itu kan sebetulnya mencari bantuan politik. Istilahnya dia inginkan menyatakan, ‘Saya udah dipreteli, terutama soal pengelolaan anggaran. Tolonglah dibantu bersama mengkritisi pemerintah’. Nah, pemerintah di situ adalah orang di sebelahnya, yang namanya Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu selaku menteri pertahanan, ” papar Bhatara.

Lalu Siapa Yang Salah Dalam pembelian helikopter ?

Berdasarkan investigasi internal TNI yang bekerja mirip bersama KPK layaknya yang aku ulas di atas, untuk kala ada tiga tersangka berasal dari pihak TNI yang melalukan pelanggaran dalam sistem pengadaan helikopter. Selain itu TNI terhitung menelusuri mungkin adanya pihak swasta yang telibat.

Sementara itu untuk mengatasi perdebatan pada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Presiden Joko Widodo udah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, untuk menengahi.

Semoga segera ada kejelasan perihal penanganan persoalan ini, karena kisruh ini pasti akan jadi komoditas dan sekaligus senjata bagi lawan politik untuk menyerang Jokowi di 2019 nanti. Agak menggelikan ketika presiden udah menampik usulan pembelian helikopter selanjutnya tapi para pembantunya justru memaksa inginkan membelinya. Juga akan amat lucu ketika penghuni planet bumi datar yang penduduknya memuat para pembenci Jokowi berasumsi Jokowi lah otak berasal dari kekisruhan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *