Cara Lawan Hak Angket DPR
KRIMINAL NEWS PERISTIWA POLITIK

Begini Cara KPK Lawan Hak Angket DPR

Cara Lawan Hak Angket DPR

PertiwiNews.com – Pelemahan KPK Oleh Orang orang yang ngotot akan mengelar hak angket untuk KPK di DPR tampaknya selain
membuat Gaduh dan menimbulkan biaya, hal ini jelas jelas penuh dengan indikasi politik yang kental, lantas bagaimana KPK harus
menghadapi hal ini, dimana saat ini satu satunya institusi yang dipercaya oleh Rakyat sedang dipersekusi ramai ramai dan dikebiri melalui mekanisme hak angket ,, ternyata ada cara untuk menghentikan dan melawannya, simak dan sebarka

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ( TPDI) & Advokasi PERADI, Petrus Salestinus, mengatakan kontrol terhadap kinerja
KPK melalui penggunaan Hak Angket  jelas merupakan penggunaan kekuasaan yang berlebihan.

“Terkait dengan pelaksaan tugas KPK selaku Penegak Hukum, maka alat kontrolnya sudah jelas diatur oleh KUHAP, UU KPK dan
UU Tipikor dan kontrol itu bisa dilakukan oleh tersangka atau masyarakat melalui praperadilan dan pembelaan dalam persidangan,”
jelas Petrus Salestinus melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (11/6/2017).

Menurut Petrus, hingga saat ini tidak ada satupun terdakwa kasus korupsi hasil kerja KPK 99,9% diputus bersalah sesuai dengan
hasil penyidikan dan penuntutan dari penyidik dan penuntut Umum KPK.

“Mekanisme kontrol dan output hasil penyidikan dan penuntutan perkara korupsi diserahkan kepada tersangka/terdakwa atau
masyarakat,” ujarnya.

Petrus juga mengatakan, aneh jika DPR membentuk Pansus Hak Angket terhadap kinerja KPK terkait penyidikan kasus e-KTP
yang mayoritas keterlibatan pihak-pihak sebagai terduga pelakunya adalah anggota Komisi II DPR RI dan beberapa oknum
Kementerian Dalam Negeri.

“Proses penyidikan yang diuji oleh tersangka atau masyarakat melalui pra peradilan, mayoritas dimenangkan oleh KPK dan terhadap
praperadilan dimana KPK dikalahkanpun kemudian KPK berhasil secara cermelang membawa kasus itu ke Penuntutan Pengadilan,”
paparnya.

Lebih lanjut Petrus memaparkan, tindakan Ketua KPK Agus Rahardjo yang berharap agar Presiden Jokowi perlu mengambil sikap
soal Pansus Hak Angket merupakan langkah yang tepat.

DPR

“Karena penggunaan Hak Angket DPR RI dalam mengkritisi kinerja KPK ketika menyidik kasus korupsi e-KTP yang terduga pelakunya
mayoritas Anggota Komisi II DPR RI, sudah termasuk perbuatan kesewenang-wenangan DPR,” pungkasnya.

Petrus juga menilai, selama ini kinerja KPK selalu on the track dan KPK selalu membuka diri untuk dikontrol melalui saluran
yang ada.

“Kalau secara hukum KPK bisa dikontrol melalui praperadilan, melalui proses hukum atas perkara-perkara itu dalam persidangan
hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan melalui proses politik di DPR yaitu forum rapat dengar pendapat,” pungkasnya.

Namun jika, penggunaan Pansus Hak Angket oleh DPR RI ini ternyata bertujuan untuk menghalangi dan menggagalkan penyidikan
dan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam upaya membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan proyek nasional e-KTP,
maka baik Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah cs selaku

Pimpinan DPR berikut Ketua dan Anggota Pansus Hak Angket supayadikenakan tindakan Kepolisian berupa ditetapkan sebagai
tersangka sesuai ketentuan pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya dengan pemberlakuan
pasal 21 ini maka Fadli Zon dan kawan-kawan bisa dihentikan langkah inkonstitusionalnya terhadap kelancaran tugas penegakan hukumnya oleh KPK.

sumber : wartabali.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *