Suara Publik Bukan untuk Setnov
GAYA HIDUP KRIMINAL NEWS PERISTIWA POLITIK

Suara Publik Bukan untuk Setnov

Suara Publik Bukan untuk Setnov

PertiwiNews.com – Selain KPK dan Partai Golkar, publik juga menanggapi dingin kemenangan Setnov di ranah hukum. Lihat saja Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang menyuarakan penolakan mereka atas putusan praperadilan Setya Novanto tersebut

Dengan mengenakan kaos berwarna hitam, massa mengumandangkan yel-yel “Tahan! tahan Setya Novanto! Tahan si Setnov sekarang juga!” berkali-kali.

Mereka juga melakukan long march sambil membawa poster yang berisi seruan-seruan, di antaranya “Hakim Cepi bikin SN hepi!”, “Sprindik baru buat Papa”, “Setya Novanto anti ditahan club!”, “Kebal hukum di negara hukum”, dan “Tersangkakan kembali Setya Novanto!”.

Aksi yang bertema “Indonesia Berkabung” ini juga diikuti dari berbagai elemen masyarakat seperti Perempuan Indonesia Anti Korupsi, Amnesty Internasional Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan perwakilan dari BEM UI.

“Aksi hari ini sebenarnya mengumpulkan keresahan masyarakat yang kemarin viral di sosmed (sosial media) atas menangnya Setnov (Setya Novanto),” ucap koordinator aksi, Jali, saat ditemui di sela aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (1/10/2017).

“Kita masyarakat merasa terkelabui dan kalah semena-mena. Dengan kuasa dan uangnya berkali-kali dirinya bisa berkelit dari berbagai kasus. Salah satunya e-KTP sehingga banyak hashtag the power of Setnov yang menyatakan Setnov kebal hukum anekdot lain,” lanjutnya.

Dengan adanya aksi tersebut, ujar Jali, pihaknya berharap bisa menjadi awal dari berbagai aksi serupa di daerah lain hingga Setya Novanto benar-benar diadili dan kasus korupsi pengadaan e-KTP bisa selesai sebagaimana mestinya.

“Kita ingin sekali dalam waktu secepat-cepatnya 2-3 hari ke depan, KPK menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) baru untuk SN (Setya Novanto),” ujar Jali.

Ia pun meminta Novanto segera ditahan. Jali khawatir, Novanto berkelit sakit bila tidak ditahan.

“Pun kalau sakit bisa ditangani dokter KPK atau dokter yang lebih berwenang, kompeten, dan kapabel sesuai dengan aturan hukum,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai, sejumlah kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan kader Golkar lainnya, berdampak negatif bagi partai berlambang pohon beringin itu.

Banyaknya kasus hukum yang menjerat Partai Golkar, kata Sirojudin, membuat masyarakat tak lagi percaya. Ini menyebabkan elektabilitas Partai Golkar menurun.

BACA JUGA : Situs Judi Online Testimoni Pemenang Rp 45,780,000 saat bermain di PokerMas99

“Ketika image (buruk) terkena pada pimpinan pusat sampai daerah. Problem defisit kredibilitas menjadi lebih menyeluruh dan berefek langsung kepada Golkar. Tidak hanya pada tokoh-tokohnya, tapi juga partai secara menyeluruh,” ujar Sirojudin di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Dia menuturkan, hal yang membuat elektabilitas menurun drastis adalah proses hukum yang sering menyeret nama Setya Novanto. Padahal, saat Golkar mendukung pemerintah Jokowi, elektabilitasnya telah meningkat.

“Dukungan Golkar terhadap Joko Widodo memperbaiki image Partai Golkar secara kseluruhan,” kata Sirojudin Abbas.

Sirojudin juga menyarankan agar Partai Golkar segera melakukan pembenahan untuk memulihkan elektabilitasnya yang kian merosot.

“Perlu langkah politik yang tepat dari sisi upaya memulihkan kredibilitas itu. Tanpa pemulihan sistemik, sulit bagi Golkar memperbaiki kredibilitas,” terang dia.

Nah, dengan semua itu, apakah vonis dari hakim Cepi Iskandar bisa disebut sebagai kemenangan? Mungkin di ruang sidang Setnov adalah pemenanganya. Namun, di luar ruang sidang Setnov harus mempersiapkan diri untuk kembali jadi tersangka serta melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum Golkar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *