Kursi Setya Novanto di Golkar Mulai Digoyang
NEWS PERISTIWA POLITIK

Kursi Setya Novanto di Golkar Mulai Digoyang

Kursi Setya Novanto di Golkar Mulai Digoyang

PertiwiNews.com – Kekuatan Setya Novanto di Partai Golkar dan DPR seakan tak ada habisnya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP dan telah ditahan di rutan KPK, namun posisinya sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR tak tergoyahkan.

Sementara untuk menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai Ketua Umum, Golkar menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas.

“Rangkaian kesimpulan pertama menyetujui Idrus Marham sebagai Plt (pelaksana tugas) sampai ada putusan praperadilan,” ujar Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa 21 November 2017.

Apabila gugatan Setya Novanto diterima dalam proses praperadilan, maka tugas Plt Idrus Marham dinyatakan berakhir.

Namun kini, kursi Setya Novanto di pucuk pimpinan Golkar mulai digoyang dari bawah.

Ketua DPD I Partai Golkar Dedi Mulyadi mengatakan setidaknya ada 20 DPD tingkat I yang sepakat untuk mendorong adanya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).

“Kami lagi konsolidasi DPD I ada 20 lah yang sudah berkomitmen untuk mengajak lainnya, nggak usah disebutin, yang jelas Jawa sudah semuanya,” tutur Dedi Mulyadi ditemui di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).

Dorongan Munaslub, kata Bupati Purwakarta itu dilakukan untuk kembali membuat Golkar berjaya. Dia menekankan saat ini permasalahan yang dihadapi Golkar tak bisa hanya disikapi lewat rapat pleno atau rapat pimpinan nasional.

“Saya akan senantiasa konsisten harus mengambil langkah-langkah penyelesaian pergantian pimpinan Partai Golkar,” jelas Dedi.

Dorongan untuk segera munaslub tidak hanya dari bawah. Namun, para elit Golkar yang berseberangan dengan Setya Novanto juga mendorong agar munaslub segera dilaksanakan.

Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, roda organisasi harus segera pulih. Salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan menggelar munaslub.

“Saya usulkan Desember di Jakarta, Golkar menggelar munaslub,” kata Fadel kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyampaikan, Golkar harus menggelar munaslub agar bisa mengikuti pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019. Sebab, aturan kepemimpinan Golkar di bawah pelaksana tugas ketua umum saat ini tidak ada dalam AD/ART Golkar.

“Makanya kita fokus untuk merencanakan munaslub,” ujar dia.

Fadel menambahkan, sebagai partai besar, Golkar tidak boleh absen dalam agenda-agenda politik nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *